PLN Dapat Utang Rp 8,46 T dari ADB 

PLN Dapat Utang Rp 8,46 T dari ADB 

CELOTEHRIAU--PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mendapat pinjaman US$600 juta atau Rp8,46 triliun (kurs Rp14.100 per dolar AS) dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) akan Pinjaman ini khususnya untuk membantu perseroan meningkatkan akses listrik dan mendorong energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia bagian timur.

Direktur Bidang Energi Asia Tenggara ADB Toru Kubo mengatakan program pinjaman ini juga mencakup dua hibah dari Japan Fund for Proverty Reduction dan Asia Clean Energy Clean Energy Fund. Masing-masing lembaga memberikan hibah senilai US$3 juta.

Ia bilang pinjaman ini merupakan tahap kedua dari Akses Energi Berkelanjutan di Indonesia Timur-Program Pembangunan Jaringan Listrik. Dengan pinjaman ini, PLN diharapkan bisa meningkatkan akses listrik dan layanan di sembilan provinsi di Kalimantan, Maluku, dan Papua.


Kubo menyatakan pihaknya telah memberikan pinjaman tahap pertama pada 2017 lalu. Saat itu, pinjaman yang diberikan untuk meningkatkan layanan di delapan provinsi di Sulawesi dan Nusa Tenggara.

"Program ini akan meningkatkan akses listrik yang berkelanjutan, adil, dan andal bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan cahaya matahari dan sumber terbarukan lainnya," ungkap Kubo dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (26/11).

Menurutnya, peningkatan pelayanan listrik penting agar masyarakat dapat mengakses peluang kerja, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini khususnya di masa pandemi covid-19.

"Program ini juga akan mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia timur dari pandemi dan berkontribusi bagi pertumbuhan yang adil dan tangguh," imbuh Kubo.


Ia menyatakan akses listrik bagi sebagian penduduk di wilayah timur Indonesia masih terbatas. Berdasarkan catatan ADB, 56 persen rumah tangga di Papua belum memiliki akses listrik atau memiliki akses namun tidak memadai.

"Demikian pula dengan sekitar 28 persen rumah tangga di Maluku. Angka-angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 4 persen," ucap Kubo.

Pemerintah Indonesia, sambung Kubo, telah membuat program prioritas elektrifikasi bagi 433 desa yang saat ini tidak memiliki akses listrik. Ratusan desa itu berada di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

"Perluasan elektrifikasi di Indonesia timur merupakan bagian penting dari rencana investasi infrastruktur pemerintah, yang bertekad menyediakan listrik di seluruh Indonesia pada 2024," jelas Kubo.


Dalam kesempatan yang sama, Spesialis Energi ADB Diana Connett mengatakan Indonesia juga kini sedang meningkatkan porsi energi baru terbarukan menjadi 23 persen pada 2025 mendatang. Selain itu, Indonesia juga meminimalisir penggunaan minyak solar untuk mesin pembangkit listrik.

"Program ini akan meningkatkan penyaluran listrik PLN yang berasal dari energi terbarukan bagi masyarakat terpencil hingga enam kali lipat, serta mengurangi konsumsi minyak tanah dan kayu dalam ruangan, yang diperkirakan akan menghasilkan manfaat lingkungan dan sosial secara signifikan," papar Connett.

Sementara, Connett menyatakan pinjaman dalam program tahap pertama untuk PLN di Sulawesi dan Nusa Tenggara berhasil. PLN mendapatkan 1,53 juta pelanggan baru.

"Program tahap kedua ini bertujuan menyediakan listrik pada 1,55 juta pelanggan baru pada 2024 di sembilan provinsi," terang Connett.

Pinjaman yang diberikan oleh ADB, tambah Connett, akan menunjang PLN dalam memasang infrastruktur distribusi listrik voltase sedang dan rendah. Selain itu, PLN juga terbantu dalam hal pengelolaan aset dan penanganan limbah dengan aman.

 

 

#ekbis

Index

Berita Lainnya

Index